Error message

  • Notice: Undefined index: node in include() (line 58 of /var/www/html/wnplib/sites/all/themes/progressive/templates/views-view.tpl.php).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in include() (line 58 of /var/www/html/wnplib/sites/all/themes/progressive/templates/views-view.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: node in include() (line 73 of /var/www/html/wnplib/sites/all/themes/progressive/templates/views-view.tpl.php).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in include() (line 73 of /var/www/html/wnplib/sites/all/themes/progressive/templates/views-view.tpl.php).
Update Data Artikel
Perlakuan pajak dalam UU BHP Pengenaan pajak bumi dan bangunan perlu dikaji dahulu
Bisnis Indonesia
02/16/2009
Dalam beberapa hari terakhir, media massa memberitakan bahwa dengan berlakunya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) maka institusi atau lembaga penyelenggara pendidikan akan dikenakan pajak.
Purnomo Membantah Tak Renegosiasi Gas Senoro
http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/02/16/277/193152/purnomo-membantah-tak-renegosiasi-gas-senoro
02/16/2009
JAKARTA - Pemerintah membantah bahwa pihaknya tidak perlu melakukan renegoisasi terkait dengan rendahnya harga jual gas yang berasal dari Blok Donggi Senoro.
Pengusaha Minta Pemerintah Sediakan Modal Ventura
Kompas
02/11/2009
JAKARTA, RABU — Menyikapi keengganan perbankan nasional untuk menurunkan suku bunga pinjaman, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali menghid
Wewenang BEI menguat
Bisnis Indonesia
02/11/2009
JAKARTA: Peraturan tentang transaksi margin dan short selling yang baru memberikan wewenang yang lebih besar bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menindak pelanggarnya.
Penguasaan pemodal Asean ditunda UU Pelayaran batasi kepemilikan asing
Bisnis Indonesia
02/11/2009
JAKARTA: Departemen Perhubungan kemungkinan menunda rencana membuka peluang bagi pemodal asal Asean menguasai saham di perusahaan pelayaran nasional hingga 51% mulai 2010, karena dinilai melanggar und
Pemerintah tidak bersedia ubah nama RUU Pos
Bisnis Indonesia
02/11/2009
JAKARTA: Pemerintah berkukuh mengelompokkan kiriman dokumen ke dalam kategori surat dan tidak bersedia mengubah nama Rancangan UndangUndang (RUU) Pos menjadi RUU Perposan.

Pages

Pages

About W&P Library
W&P Library menyediakan bahan pustaka berupa Peraturan Perundang-undangan, Buku Literatur, Artikel Berita, Yurisprudensi/Putusan Peradilan, Prospektus Ringkas, Bahan Seminar, Jurnal dan Koran. W&P Library merupakan Perpustakaan Khusus yang memberikan layanan hanya kepada Lawyer Widyawan & Partners.
Friday, July 11, 2025 - 14:28

User login