18/PUU-XII/2014
Submitted by on Tue, 01/05/2016 - 11:04
Bentuk Putusan: Mahkamah KonstitusiTanggal dan Tahun Penetapan: Wednesday, January 21, 2015Perihal: Lampiran Berkas: 
18_PUU-XII_2014.pdfAmar Putusan:
18_PUU-XII_2014.pdfAmar Putusan: Mengabulkan permohnan pemohon untuk seluruhnya
Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1)
- Pasal 59 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin".
- Kata "dapat" dalam Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- Frasa "tindak pidana lingkungan hidup" dalam Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini".
- Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 selengkapnya menjadi "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungna hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik PNS, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri".