Usulan Komisi-Komisi:

• RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III).
• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
• RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
• RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
• RUU tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persidangan Usaha Tidak Sehat
• RUU Perubahan atas UU 34 Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Haji 
• RUU tentang Perubahan Ketiga  atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
• RUU tentang Pengampunan Pajak.
• RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (Komisi VII).
• RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Usulan Baleg:

• RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
• RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
• RUU tentang Komoditas Strategis.
• RUU tentang Pertekstilan.
• RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
• RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
• RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern.
• RUU tentang BPIP.
• RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
• RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
• RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Usulan Perseorangan:

• RUU tentang Perubahan Iklim
• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

Usulan DPR dan DPD:

RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Usulan Pemerintah

• RUU tentang hukum Acara Perdata
• RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
• RUU tentang Desain Industri
• RUU tentang Hukum Perdata Internasional
• RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
• RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
• RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
• RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
• RUU tenatang Daerah Kepulauan 

RUU Kumulatif Terbuka:

• Daftar RUU kumulatif terbuka tentang pengesahan perjanjian internasional.
• Daftar RUU kumulatif terbuka tentang akibat putusan Mahkamah Konstitusi yakni RUU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan RUU nomor 24 Tahun 2003 tentang MK
• Daftar RUU kumulatif terbuka tentang APBN.
• Daftar RUU kumulatif terbuka tentang Pembentukan Daerah.
• Daftar RUU kumulatif terbuka tentang Perppu

DPR Tetapkan 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025_Investor Daily_20112024_P.11.JPG