mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 

126_PUU-XXIV_2026.pdf

MK Decision No. 126/PUU-XXIV/2026: Lawmakers Given Two-Year Ultimatum to Centralize Professional Standards for Advocates - Hukumonline.com

Putusan MK No. 126/PUU-XXIV/2026: Pembentuk Undang-Undang Diberi Waktu Dua Tahun untuk Menyeragamkan Standar Rujukan Profesi Advokat - Hukumonline.com

Dalam Putusan 126/2026, MK menyatakan bahwa UU 18/2003 inkonstitusional bersyarat dan harus diubah atau diganti dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan diucapkan, dengan memperhatikan putusan-putusan MK sebelumnya. MK menilai bahwa kerangka pengaturan yang ada saat ini tidak lagi mampu mengakomodasi pluralitas organisasi advokat dan tidak membedakan secara jelas antara fungsi representatif dan fungsi regulatif organisasi profesi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tata kelola profesi advokat.