Sumber Informasi: Bisnis Indonesia, hal.11 Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan uji materi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena ketentuan pajak hiburan dalam beleid itu sudah mempertimbangkan kontribusi pajak itu terhadap perekonomian